- Back to Home »
- Divinisi sistem politik
Posted by : Unknown
Kamis, 18 Juli 2013
Sistem
Sistem menurut pamudji (1981:4) merupakan
suatu kebulatan atau keseluruhan yang komplek atau terorganisir, suatu himpunan
atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau
keseluruhan yang komplek atau utuh. Sistem juga dapat diartikan sebagai
kerjasama suatu kelompok yang saling berkaitan secara utuh, apabila suatu
bagian terganggu maka bagian yang lain akan merasakan kendalanya. Namun,
apabila terjadi kerjasama maka akan tercipta hubungan yang sinergis yang kuat.
Pemerintah Indonesia adalah suatu contoh sistem, anak cabangnya adalah sistem
pemerintahan daerah, kemudian seterusnya sampai sistem pemerintahan desa dan
kelurahan.
Politik
Politik
dalam bahasa arabnya disebut “siyasyah” yang kemudian diterjemahkan
menjadi siasat, atau dalam bahasa inggrisnya “politics” . asal mula kata politik itu
sendiri berasal dari kata “polis” yang berarti negara kota, dengan
politik berarti ada hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama, dalam
hubungan itu timbul aturan, kewenangan dan pada akhirnya kekuasaan. Tetapi
politik juga dapat dikatakan sebagai kebijaksanaan, kekuatan, dan kekuasaan
pemerintah.
Istilah
politik dalam ketatanegaraan berkaitan dengan tata cara pemerintahan,
dasar-dasar pemerintahan, ataupun dalam hal kekuasaan Negara. Politik pada
dasarnya menyangkut tujuan-tujuan masyarakat, bukan tujuan pribadi. Politik
biasanya menyangkut kegiatan partai politik, tentara dan organisasi
kemasyarakatan.
Politik
adalah suatu disiplin ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri dan dapat dikatakan
sebagai seni, disebut sebagai seni karena banyak beberapa para politikus yang
tanpa pendidikan ilmu politik tetapi mampu berkiat memiliki bakat yang dibawa
sejak lahir dari naluri sanubarinya, sehingga dengan kharismatik menjalankan
roda politik pemerintahan.
Dapat
disimpulkan bahwa politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat
dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikat tentang
kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.
Sistem Politik
Sistem Politik adalah berbagai macam kegiatan
dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit atau kesatuan
(masyarakat/negara).
Ada
beberapa definisi mengenai sistem politik, diantaranya :
1.Menurut
Almond, Sistem Politik adalah interaksi yang terjadi dalam masyarakat yang
merdeka yang menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi.
2.Menurut
Rober A. Dahl, Sistem politik adalah pola yang tetap dari hubungan – hubungan
antara manusia yang melibatkan sampai dengan tingkat tertentu, control,
pengaruh, kekuasaan, ataupun wewenang.
3.Menurut
Drs. Sukarno, sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip yang membentuk
satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta
melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau
kelompok individu satu sama lain atau dengan Negara dan hubungan Negara dengan
Negara.
4.Sistem
Politik menurut Rusadi Kartaprawira adalah Mekanisme atau cara kerja
seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik yang berhubungan satu
sama lain dan menunjukkan suatu proses yang langgeng.
5.Dapat
disimpulkan bahwa sistem politik adalah mekanisme seperangkat fungsi atau
peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang menunjukan
suatu proses yang langsung memandang dimensi waktu (melampaui masa kini dan
masa yang akan datang).
6.Menurut
Gabriel
A. Almond,
sistem politik merupakan organisasi melalui mana masyarakat merumuskan dan
berusaha mencapai tujuan-tujuan bersama mereka.
7.Menurut
A.
Hooderwerf ,
bahwa sistem politik adalah seluruh pendirian, kelakuan dan kedudukan,
sepanjang bertujuan untuk mempengaruhi isi, terjadinya dan dampak kebijaksanaan
pemerintah.
8.Menurut
David
Easton,
sistem politik adalah keseluruhan interaksi yang mengakibatkan terjadinya
pembagian yang diharuskan dari nilai-nilai bagi suatu masyarakat .
Pengertian
Sistem Politik Indonesia
Sistem
politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan
dalam Negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses
penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi
dan penyusunan skala prioritasnya.
Sistem
politik Indonesia dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa dan mencapai tujuan
nasional maka harus sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Dalam
menyelenggarkan politik negara, yaitu keseluruhan penyelenggaraan politik
dengan memanfaatkan dan mendayagunakan segala kemampuan aparatur negara serta
segenap daya dan dana demi tercapainya tujuan nasional dan terlaksananya tugas
negara sebagaimana yang ditetapkan dalam UUD 1945.
Sebagai
suatu sistem, sistem politik terdiri atas berbagai sub sistem antara lain
sistem kepartaian, sistem pemilihan umum, sistem budaya politik dan sistem
peradaban politik lainnya. Dalam eksistensinya sistem politik akan terus
berkembang sesuai dengan perkembangan tugas dan fungsi pemerintahan serta
perubahan dan perkembangan yang ada dalam faktor lingkungan.
Politik adalah semua lembaga-lembaga negara
yang tersebut di dalam konstitusi negara ( termasuk fungsi legislatif,
eksekutif, dan yudikatif ). Dalam Penyusunan keputusan-keputusan kebijaksanaan
diperlukan adanya kekuatan yang seimbang dan terjalinnya kerjasama yang baik
antara suprastruktur dan infrastruktur politik sehingga memudahkan terwujudnya
cita-cita dan tujuan-tujuan masyarakat/Negara. Dalam hal ini yang dimaksud
suprastruktur politik adalah Lembaga-Lembaga Negara. Lembaga-lembaga tersebut
di Indonesia diatur dalam UUD 1945 yakni MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil
Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Lembaga-lembaga
ini yang akan membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kepentingan
umum.
Badan yang ada di masyarakat seperti Parpol,
Ormas, media massa, Kelompok kepentingan (Interest Group), Kelompok Penekan
(Presure Group), Alat/Media Komunikasi Politik, Tokoh Politik (Political
Figure), dan pranata politik lainnya adalah merupakan infrastruktur politik,
melalui badan-badan inilah masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya. Tuntutan
dan dukungan sebagai input dalam proses pembuatan keputusan. Dengan adanya
partisipasi masyarakat diharapkan keputusan yang dibuat pemerintah sesuai
dengan aspirasi dan kehendak rakyat.
Di Indonesia, sistem politik yang dianut
adalah sistem politik demokrasi pancasila yakni sistem politik yang didasarkan
pada nilai-nilai luhur, prinsip, prosedur dan kelembagaan yang demokratis.
Adapun prinsip-prinsip sistem politik demokrasi di Indonesia antara lain:
1.pembagian
kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif berada pada badan yang berbeda
2.Negara
berdasarkan atas hukum
3.Pemerintah
berdasarkan konstitusi
4.jaminan
terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu
5.pemerintahan
mayoritas
6.pemilu
yang bebas
7.parpol
lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya
Sebagai suatu sistem, prinsip-prinsip ini
saling berhubungan satu sama lain. Sistem politik demokrasi akan rusak jika
salah satu komponen tidak berjalan atau ditiadakan. Contohnya, suatu negara
sulit disebut demokrasi apabila hanya ada satu partai politik. Dengan satu
partai, rakyat tidak ada pilihan lain sehingga tidak ada pengakuan akan
kebebasan rakyat dalam berserikat, berkumpul dan mengemukakan pilihannya secara
bebas. Dengan demikian berjalannya satu prinsip demokrasi akan berpengaruh pada
prinsip lainnya.
Kenyataan
bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, tidak perlu diragukan lagi
kebenarannya. Tetapi fakta bahwa banyak masyarakat yang justru merasa tertindas
oleh pemerintahannya sendiri. Masalah ketidakadilan pemerintah menjadi
persoalan yang memicu disintegrasi bangsa karenanya sistem politik Indonesia
diharapkan merupakan penjabaran nilai-nilai luhur pancasila dalam keseluruhan
penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan, dalam
rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.